Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi
dpmptspprovjambi66@gmail.com | (0741) - 62455

Promosi Dan Perizinan Dalam Mendorong Investasi Daerah


14 Januari 2019   Yandi Hajrudin   12:18:56   984

money-2724241_960_720

Oleh: IMRON ROSYADI, S.Sos.,M.Si 

Pembangunan merupakan suatu proses yang dilakukan secara terus menerus menuju ke arah yang lebih baik. Di era globalisasi pengejaran pertumbuhan merupakan tema sentral dalam pembangunan ekonomi semua negara di dunia, tidak terkecuali Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang dan merupakan anggota ASEAN dengan kekuatan ekonomi global di Asia.

Pertumbuhan ekonomi merupakan masalah perekonomian bagi suatu negara dalam jangka panjang, termasuk di dalamnya menjadi permasalahan daerah. Pertumbuhan ekonomi mengukur prestasi dari perkembangan suatu perekonomian dari suatu periode ke periode berikutnya. Dari satu periode ke periode lainya kemampuan suatu daerah untuk menghasilkan barang dan jasa akan meningkat yang disebabkan oleh faktor–faktor produksi yang selalu mengalami pertambahan jumlah dan kualitasnya.

Minimnya modal menyebabkan rendahnya produktivitas yang berakibat pada rendahnya pendapatan masyarakat. Keadaan ini akan terus berlangsung hingga sampai munculnya upaya untuk meningkatkan investasi agar pertumbuhan ekonomi terdongkrak hingga tingkat yang relatif tinggi. Investasi baik dari dalam negeri maupun asing merupakan salah satu bentuk kontribusi kepada daerah yang secara tidak langsung masuk kedalam kas daerah. Investasi tersebut memerlukan beberapa faktor penunjang lainya, antara lain yaitu produk hukum yang mengatur kegiatan investasi, agar pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan pembangunan dapat dijalankan dengan memberikan kepastian hukum bagi para investor.

Untuk mendorong peningkatan investasi ini, Pemerintah pusat telah mengeluarkan berbagai kebijakan yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Undang-undang ini mengisyaratkan adanya reformasi birokrasi dalam pelayanan investasi yaitu diterapkannya sistem pelayanan perizinan terpadu satu pintu, untuk dapat memberikan pelayanan perizinan yang lebih cepat, mudah dan murah yang mengakomodasi dengan tuntutan dunia usaha.

Investasi di Provinsi Jambi memegang peran yang cukup penting dalam mendukung penngkatan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi. Selama kurun waktu dua tahun terakhir, jumlah investor yang menanamkan modalnya menunjukkan kondisi yang fluktuatif. Tentunya kondisi ini perlu menjadi perhatian serius, dan dibutuhkan langkah dan strategi yang jitu, terutama upaya promosi dan kemudahan dalam pengurusan perizinan, untuk menarik minat para investor untuk menanamkan modalnya di Daerah Jambi.

Promosi Investasi

Investasi yang tidak merata di semua wilayah dalam Provinsi Jambi, pada dasarnya berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Oleh karenanya, pemerintah harus mendorong agar daerah mampu membuat strategi mempromosikan investasi, agar dapat mengurangi kesenjangan wilayah.

Strategi ini penting dalam mengawal investasi dengan cara meng-aktifkan dan melakukan pemfokusan dalam aktivitas pemasaran. Kalau dilihat upaya promosi yang dilakukan, daerah sering mengabaikan informasi yang disampaikan. Padahal informasi yang disampaikan ini sangat penting untuk mengajak investor mau menanamkan modalnya di daerah, serta memperkuat citra daerah sebagai lahan investasi.  Infromasi ini juga harus realistis dilengkapi dengan data, bukan informasi kosong dengan janji-janji belaka.

Belum suksesnya kegiatan promosi bila ditelusuri lebih kepada cara berfikir pemasar yang tidak promotif dalam berpromosi. Hal ini dikarenakan tidak ber-orientasi kepada kepentingan pelanggan atau konsumen yaitu para calon investor. Karena tidak memperhatikan aspek yang dimaui oleh pembeli atau tidak informatif maka barang yang ditawarkan tidak terjual.

Kegiatan promosi merupakan bagian dari pemasaran, dimana keberhasilannya sangat ditentukan oleh akurasi data produk unggulan yang menjadi peluang investasi yang ditawarkan, besarnya biaya yang dikeluarkan calon investor dalam memproses perizinan, ketersediaan bahan baku, keamanan, kemudahan akses pasar tujuan ekspor serta ketersediaan infrastruktur jalan, listrik dan air.  Selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah data yang terkait produk, harga dan tempat peng-identifikasian serta pengemasannya untuk di publikasikan kepada calon investor.

Lemahnya data base yang dimiliki oleh instansi teknis atau sektoral di daerah dan tidak valid, merupakan salah satu kelemahan dalam publikasi dan promosi yang harus segera diatasi oleh Pemerintah Daerah. Karena sebaik apapun rencana promosi yang dipersiapkan, dan seindah apapun pengemasan bahan promosi dibuat dan dicetak, tidak akan mampu menarik minat calon investor.  Untuk itu, langkah dasar yang perlu dilakukan daerah, sebelum berpromosi adalah penyempurnaan data base peluang investasi daerah.

Keberhasilan promosi ini juga perlu mempersandingkan antara sasaran pilihan calon investor atau target pasar dengan potensi dan peluang investasi. Untuk menetapkan target pasar atau target investor ini, bisa berdasarkan Negara tujuan, maupun berdasarkan skala perusahaan atau dengan teknologi yang digunakan perusahaan, apakah menggunakan teknologi tinggi atau labour intensif.

Pelayanan Perizinan

Pemerintah Provinsi Jambi sebagai fasilitator pembangunan, haruslah professional dalam menata dan mengelola Provinsi, agar menarik orang untuk menghabiskan uangnya di Jambi, bahkan skala jangka panjangnya adalah berinvestasi di Jambi. Upaya yang dilakukan ini tidaklah bersifat temporary akan tetapi peningkatan daya tarik investasi ini haruslah berlangsung secara terus menerus. Menurut Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah, (KPPOD, 2005), ada lima indicator utama yang menentukan daya tarik investor untuk masuk ke dalam suatu daerah, diantaranya kelembagaan, keamanan, politik dan social budaya, ekonomi daerah, tenaga kerja dan infrastruktur fisik.

Selain KPPOD World Bank  juga memberikan gambaran terkait faktor yang mempengaruhi kemudahan berbisnis yang dibagi kedalam sepuluh kriteria atau tolok ukur bagi investor dalam memutuskan untuk ber-investasi, yaitu; Kemudahan memulai usaha, izin pembangunan, kemudahan mendapat eneergi listrik, pendaftaran property, kemudahan mendapatkan pinjaman bank, perlindungan bagi para investor, membayar pajak, perdagangan lintas Negara, pemenuhan kontrak dan penyelesaian kepailitan.

Pada bagian ini, yang ingin kita lihat adalah aspek kelembagaan dan kemudahan dalam perizinan. Untuk aspek kelembagaan, Pemerintah telah berupaya se-optimal mungkin untuk melakukan reformasi, yang terlihat dari banyaknya aturan yang telah diberlakukan, termasuk aturan terkait pembentukan kelembagaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Kelembagaan ini dibentuk dengan harapan untuk memenuhi keinginan masyarakat dalam proses perizinan, perbaikan pelayanan publik dan peningkatan iklim investasi melalui peningkatan kualitas pelayanan perizinan. Upaya yang dilakukan pemerintah ini, tidaklah serta merta dapat berjalan seperti yang diharapkan.  Karena upaya ini menyangkut pendelegasian kewenangan dalam penyelenggaraan perizinan.

Pemerintah Provinsi Jambi sendiri dalam upaya penyederhanaan penyelenggaraan perizinan ini telah menerbitkan Peraturan Gubernur nomor 31 tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan dan Instruksi Gubernur Nomor 3 tahun 2017 tentang Dukungan Penyelenggaraan PTSP Provinsi Jambi. Melalui Peraturan Gubernur dan Instruksi Gubernur ini, izin dan non-perizinan yang diserahkan ke Pemerintah Provinsi Jambi sebanyak 265 izin. Berdasarkan data pengurusan perizinan, Tahun 2017 telah diterbitkan sebanyak 456 perizinan dan non perizinan dari target yang telah ditetapkan sebanyak 350 izin dan non izin.

Peningkatan jumlah izin dan non-perizinan yang diterbitkan tersebut, tentunya bukanlah menjadi satu-satunya indikator keberhasilan di dalam mendorong tumbunya investasi daerah. Untuk itu, perlu upaya secara sistematis dan komprehensip dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan. Banyak unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan, mulai dari aspek manusianya, sarana dan prasarana sampai pemanfaatan tehnologi informatika. Unsur inilah yang harus menjadi perhatian pemerintah dalam penyelenggaraan perizinan jika ingin meningkatkan daya saing daerah dalam mendorong minat investor untuk berinvestasi.    

 



0 Komentar :

Copyright © 2018 Seksi Pengaduan Dan Informasi DPM-PTSP Provinsi Jambi