Pentingnya Laporan Kegiatan Penanaman Modal sebagai Sumber Data Realisasi Penanaman Modal


14 Januari 2019   Yandi Hajrudin   12:14:36   209

analysis-1841158_960_720

oleh Dian Nur Khairani, S.S., M.Sc

Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) merupakan salah kewajiban investor yang tercantum tidak hanya pada Undang-Undang Penanaman Modal Nomor 25 Tahun 2007 Pasal 15 tetapi juga pada Peraturan Kepala BKPM Nomor 14 Tahun 2017 Pasal 7 (c). LKPM adalah laporan mengenai perkembangan realisasi penanaman modal dan permasalahan yang dihadapi Penanam Modal yang wajib dibuat dan disampaikan secara berkala. LKPM ditujukan untuk memantau realisasi investasi dan produksi.

Manfaat LKPM adalah sebagai sumber informasi perkembangan realisasi investasi per sektor dan lokasi secara berkala, sumber informasi perkembangan penyerapan tenaga kerja, sumber informasi permasalahan yang dihadapi penanam modal, dan salah satu sumber informasi yang dipertimbangkan dalam penetapan kebijakan.

Penyampaian LKPM menurut Perka BKPM Nomor 14 Tahun 2017 wajib disampaikan secara daring (online) dan berkala melalui Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) untuk setiap perizinan yang dimiliki. Penanam modal yang memiliki lebih dari satu bidang usaha dan/atau berlokasi di lebih dari satu daerah kabupaten/kota dan satu perizinan wajib menyampaikan LKPM untuk masing-masing bidang usaha dan masing-masing kabupaten/kota tempat lokasi proyek berada. Investor yang kegiatan penanaman modalnya sedang dalam tahap pembangunan wajib menyampaikan LKPM setiap 3 (tiga) bulan. LKPM Triwulan I disampaikan paling lambat tanggal 10 April tahun yang bersangkutan. LKPM Triwulan II disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan Juli tahun yang bersangkutan. LKPM triwulan III disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan Oktober tahun yang bersangkutan. LKPM triwulan IV disampaikan paling lambat tanggal 10 Januari tahun berikutnya. Perusahaan yang telah melaksanakan kegiatan produksi dan telah memiliki Izin Usaha wajib menyampaikan LKPM setiap 6 (enam) bulan (Semester). Laporan Semester I disampaikan paling lambat tanggal 10 tahun yang bersangkutan dan laporan Semester II disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun berikutnya.

Untuk dapat melaporkan LKPM secara daring, investor perlu mengajukan akses SPIPISE. Caranya adalah dengan melakukan pendaftaran melalui situs resmi SPIPISE, yaitu online-spipise.bbkpm.go.id. Lengkapi semua informasi yang diminta termasuk mengunggah berkas akta pendirian dan pengesahan, dan identitas penanggung jawab. Personil yang menjadi penanggung jawab LKPM yaitu direktur atau pimpinan perusahaan, pemegang saham, atau orang yang dikuasakan. Jika penanggung jawab LKPM adalah kuasa perusahaan, perusahaan wajib mengunggah dokumen surat kuasa.

Setelah berkas pendaftaran diverifikasi, investor akan mendapatkan identitas pengguna (user name) dan kata kunci (password) yang dikirimkan ke surat elektronik (email) penanggung jawab LKPM. Identitas pengguna tersebut dapat digunakan untuk pelaporan LKPM dan pengajuan perizinan. Terkait pengajuan perizinan, perusahaan dapat mengunggah data-data relevan terkait dengan perusahaan melalui situs online-spipise.bkpm.go.id. Data ini akan tersimpan dalam akun tersebut dan bisa digunakan pada kemudian hari. Setiap kali mengajukan perizinan, investor tidak perlu lagi mengunggah dokumen perusahaan.                        

Pelaporan kegiatan penanaman modal dilakukan melalui situs lkpmonline.bkpm.go.id. Pelaporan memang tidak dapat dilakukan melalui SPIPISE, namun situs LKPM dan SPIPISE sudah terintegrasi sehingga username dan password yang digunakan untuk mengakses SPIPISE secara otomatis dapat dipakai masuk ke situs LKPM. Tata cara pengisian LKPM secara daring dapat diunduh pada situs lkpmonline.bkpm.go.id.

Atas LKPM yang telah disampaikan, perusahaan akan mendapatkan notifikasi bukti pelaporan LKPM yang dikirimkan ke email penanggung jawab yang telah didaftarkan saat pengajuan hak akses. Setelah LKPM diverifikasi oleh BKPM sebagai verifikator terakhir, perusahaan akan mendapatkan notifikasi persetujuan laporan secara daring. Jika perusahaan telah mendapatkan notifikasi persetujuan, artinya LKPM yang disampaikan telah masuk ke dalam database nasional yang akan diakumulasikan dengan data LKPM lainnya dan disampaikan ke media/khalayak setiap minggu ketiga setelah periode pelaporan.

Ada beberapa catatan tentang LKPM berdasarkan hasil analisis Tim Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal. Pertama, belum seluruh perusahaan yang telah mendapatkan izin prinsip, pendaftaran penanaman modal dan/atau surat persetujuan menyampaikan LKPM baik manual maupun daring. Kedua, masih ada beberapa perusahaan yang menyampaikan LKPM secara manual dengan nilai realisasi minus (terdapat penyusutan). Realisasi minus tidak dibenarkan dalam pelaporan LKPM karena nilai realisasi yang dicantumkan pada LKPM bukan nilai buku tetapi nilai perolehan atau nominal uang yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam kegiatan penanaman modalnya. Ketiga, tidak diresponnya perbaikan LKPM oleh perusahaan yang dikembalikan oleh verifikator. Kekeliruan pengisian LKPM ini menjadi tantangan bagi DPM-PTSP dalam menghimpun data realisasi yang terkandung dalam LKPM karena nilai LKPM tersebut tidak dapat dihitung sebagai realisasi penanaman modal.



0 Komentar :

Copyright © 2018 Seksi Pengaduan Dan Informasi DPM-PTSP Provinsi Jambi